Agen Bola Terpercaya - Sikap Komisi Hukum DPR yang 'menyandera dan mengancam' KPK merisaukan. Pegiat antikorupsi bersuara dan berteriak mengingatkan. Ada yang berbahaya bila selesi Capim KPK dijadikan permainan. Tarik ulur dengan sejuta alasan. Semestinya kepentingan bangsa yang diutamakan.
"Segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta memilih 5 (lima) Pimpinan KPK sesuai Perintah Undang-Undang KPK," kata Emerson Yuntho aktivis ICW yang mewakili Koalisi Pemantau Peradilan.
Ada sejumlah elemen masyarakat selain ICW yakni ILR dan PSHK. Mereka mewanti-wanti betap pentingnya proses pemilihan pimpinan KPK segera digelar. seperti yang dilansir oleh Agen Bola Terpercaya Hokbet88.net
"Berhenti mempermasalahkan hasil seleksi Pansel Capim KPK karena domain tersebut sudah selesai sejak Pansel menyerahkan nama calon kepada Presiden," jelas Emerson.
"Jika DPR tidak juga melakukan uji kelayakan dan memilih 5 (lima) Pimpinan KPK, maka Koalisi Pemantau Peradilan akan melaporkan anggota Komisi III DPR RI karena melanggar Sumpah Anggota DPR," tutur dia lagi.
Emerson menguraikan, DPR telah menerima surat Presiden Joko Widodo terkait delapan nama Capim KPK yang lolos seleksi Pansel, pada September 2015 lalu. Kini sudah lewat dua bulan sejak surat tersebut diterima, Komisi III DPR belum juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan fit and propert test terhadap para Calon Pimpinan KPK. Padahal, masa bakti para pimpinan KPK yang kini menjabat akan berakhir pada 16 Desember 2015.
Pemilihan Capim KPK akan dilaksanakan bukan hanya terhadap delapan calon yang mengikuti seleksi pada 2015 ini, tapi juga terhadap dua Capim KPK yang telah mengikuti seleksi pada 2014 yaitu, Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata. Mereka berdua tidak perlu lagi mengikuti fit and proper test karena telah menjalaninya pada Desember 2014 lalu.
"Alih-alih segera melakukan uji kelayakan, Komisi III DPR justru memanggil Pansel Capim KPK untuk menjelaskan dengan detail hasil seleksi kedelapan calon. Langkah Komisi III DPR dan Pansel patut dikritisi, terutama karena DPR tidak memiliki legitimasi melakukan pemanggilan sebab tugas pansel telah selesai sejak penyerahan nama Capim KPK kepada Presiden Jokowi. Pansel Capim KPK bertugas dan bertanggungjawab kepada Presiden dan bukan kepada DPR. Jika DPR memutuskan untuk mengkritisi hasil seleksi, Presiden Jokowi lah yang sepatutnya dipanggil untuk menjelaskan, bukan Pansel KPK," tutup Emerson.
Agen Bola Terpercaya Hokbet88.net
Tidak ada komentar:
Posting Komentar